PKKPR

Kapan PKKPR diperlukan

Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang adalah salah satu persyaratan dasar sebelum perizinan berusaha diproses. Untuk kegiatan berusaha, permohonannya diajukan melalui OSS, yang memeriksa lokasi terhadap rencana tata ruang yang berlaku.

Bila lokasi sudah diatur dalam rencana detail tata ruang yang terintegrasi dengan OSS, sistem dapat menerbitkan konfirmasi kesesuaian secara otomatis. Bila belum, permohonan masuk ke penilaian dokumen — inilah yang disebut PKKPR — dengan pertimbangan teknis pertanahan dan, untuk kasus tertentu, forum penataan ruang.

PKKPR menilai ruang, bukan tanah. Status kepemilikan dan batas bidang tetap diperiksa melalui dokumen pertanahan.

Yang disusun

Dokumen usulan disusun agar pemeriksa bisa mencocokkan rencana kegiatan dengan ketentuan ruang tanpa perlu menebak. Peta dan koordinat yang tepat lebih menentukan daripada uraian yang panjang.

• Identitas pelaku usaha dan NIB, beserta jenis serta skala kegiatan.
• Lokasi rencana kegiatan lengkap dengan koordinat dan batas bidang.
• Luas lahan yang akan dimanfaatkan dan dasar penguasaan atau rencana perolehannya.
• Rencana jumlah lantai dan luas lantai bangunan.
• Rencana teknis bangunan atau rencana induk kawasan, sesuai skala kegiatan.
• Peta lokasi dan peta rencana pemanfaatan ruang yang bisa dioverlay dengan rencana tata ruang.
• Dokumen pendukung lain yang diminta sistem, termasuk surat pernyataan dan bukti pembayaran biaya layanan.

Data yang perlu disiapkan

Sebagian besar penolakan bukan karena lokasi tidak sesuai, melainkan karena data lokasi tidak cocok antara formulir, peta, dan dokumen tanah.

1. 01NIB dan identitas pelaku usaha.
2. 02Kode KBLI, jenis kegiatan, dan skala usaha.
3. 03Alamat lengkap dan titik koordinat lokasi.
4. 04Luas lahan yang akan dimanfaatkan.
5. 05Status penguasaan tanah: milik, sewa, atau rencana perolehan.
6. 06Batas bidang dan peta lokasi yang dapat dioverlay.
7. 07Rencana jumlah lantai dan luas lantai bangunan.
8. 08Rencana teknis bangunan atau rencana induk kawasan.
9. 09Peruntukan lahan menurut rencana tata ruang setempat.
10. 10Dokumen lingkungan yang sudah ada, bila kegiatan wajib AMDAL atau UKL-UPL.
11. 11Surat kuasa bila pengajuan dikuasakan.
12. 12Bukti pembayaran biaya layanan bila dikenakan.

Bila koordinat belum diukur, kami bantu menetapkan titik dan batas bidang yang akan dipakai, lalu mencocokkannya dengan dokumen tanah dan peta tata ruang.

Tahapan

1. 01

   Pemeriksaan awal lokasi

   Koordinat dan peruntukan lahan diperiksa terhadap rencana tata ruang, termasuk apakah lokasi berada di kawasan dengan ketentuan khusus.

2. 02

   Penyiapan dokumen usulan

   Data kegiatan, peta, dan rencana pemanfaatan disusun sesuai format yang diminta sistem, dengan angka yang konsisten antardokumen.

3. 03

   Pendaftaran melalui OSS

   Permohonan diajukan dan dokumen diunggah. Bila persyaratan belum lengkap, sistem mengembalikan dokumen untuk diperbaiki.

4. 04

   Pertimbangan teknis pertanahan

   Kantor pertanahan menilai kesesuaian lokasi dengan data pertanahan, termasuk batas dan status bidang.

5. 05

   Penilaian dan penerbitan

   Dokumen dinilai oleh instansi berwenang. Bila dinilai sesuai, PKKPR diterbitkan setelah kewajiban biaya layanan dipenuhi.

6. 06

   Pemanfaatan dan perpanjangan

   PKKPR dipakai sebagai acuan pemanfaatan ruang. Perpanjangan diajukan sebelum masa berlakunya berakhir bila kegiatan belum dijalankan.

Setelah PKKPR terbit

• PKKPR menjadi acuan pemanfaatan ruang, perolehan tanah, dan penerbitan hak atas tanah.
• Masa berlakunya tiga tahun; bila tanah belum diperoleh dan pembangunan belum dimulai, PKKPR dapat dibatalkan.
• Perubahan luas lahan, peruntukan, atau rencana lantai bangunan perlu disesuaikan dengan dokumen yang sudah terbit.
• PKKPR bukan pengganti PBG maupun dokumen lingkungan; ketiganya berjalan pada jalurnya masing-masing.

Pertanyaan yang sering muncul